Selasa, 09 Maret 2010


Penyebab Papua ingin merdeka

Kapanlagi.com - Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu dan Ketua DPRD Papua, John Ibo menyatakan kekhawatirannya angka kemiskinan di Tanah Papua yang telah mencapai tingkat 83,4% akan menjadi mendorong gerakan perjuangan kemerdekaan semakin menguat.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Pansus Papua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, di Jakarta, Jumat, Barnabas Suebu dengan lantang juga minta perhatian serius pemerintah pusat, agar tidak mengabaikan problem ini.


"Ini sebuah ironi, adanya kemiskinan absolut rakyat Indonesia di atas Bumi Papua yang kaya," katanya dalam rapat yang dipimpin Ketua Pansus DPD RI, Alexander Edwin Kawilarang di Lantai II Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta.

Karena itu, baik Barnabas Suebu maupun John Ibo mengingatkan, bila rakyat Papua tetap miskin dan dimiskinkan seperti ini, merdeka dan keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bisa makin kuat diperjuangkan.

Terhadap pernyatan itu, anggota DPD melalui Ketua Panitia Adhoc (PAH) III DPD RI, Marhany V Pua menyampaikan kritik terbuka kepada pemerintah pusat, agar tidak lagi menangani berbagai problem di Tanah Papua secara biasa-biasa.

"Perlu perbaikan menyeluruh di sana, dan penting sekali mendorong percepatan pembangunan di Tanah Papua, menuju Papua yang aman, damai serta sejahtera," katanya.

Pertemuan seperti ini juga telah berlangsung Kamis malam dengan Gubernur Papua Barat, Abraham Ataruri bersama perangkat pemerintahnya.

"Pertemuan ini dimaksudkan untuk mencari penyelesaian komprehensif atas masalah Papua, terutama menyangkut implementasi dan konsistensi terhadap UU Nomor 21 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, termasuk payung hukum bagi Provinsi Papua Barat yang baru saja berubah namanya dari sebelumnya Irian Jaya Barat," kata Alexander Edwin Kawilarang.

Nama Baru Papua Barat

Sebelumnya, mengenai perubahan nama dari Provinsi Irian Jaya Barat (Irjabar) ke Papua Barat, salah seorang anggota DPD dari Papua Barat, Ferdinanda Ibo Yatipay menyatakan keharuannya.

"Saya termasuk yang penentang nama lama. Nama baru ini merupakan kemajuan sangat berarti dalam proses rekonsiliasi Orang Papua, dari Timur hingga Barat," katanya

Ditambahkannya, persoalan sekarang, bagaimana semua pihak dengan kepala dingin membahas dan mengevaluasi pelaksanaan Otsus sesuai UU yang ada, barulah bicara soal revisi UU tersebut.

"Jangan hanya bicara soal pembagian Dana Otsus, tetapi hal-hal substansial lepas dari kontrol. Ingat, Bas (Gubernur Papua, Barnabas Suebu, Red) dan Bram (Gubernur Papua Barat, Abraham Ataruri, Red), memang termasuk kawan akrab dan punya hubungan harmonis," katanya.

Sementara itu, Anggota DPD dari Provinsi Papua, Marcus Louis Zonggonao, juga memberi apresiasi tinggi atas keberanian Gubernur Abraham Ataruri bersama jajarannya mendeklarasikan perubahan nama Provinsi Irjabar ke Provinsi Papua Barat.

Gubernur Abraham Ataruri sendiri dalam penjelasannya, mengungkapkan, Deklarasi Provinsi Papua Barat itu terjadi pada hari Selasa (6/2) lalu, setelah melalui proses cukup berliku.

"Kami deklarasikan nama baru ini bertepatan dengan peringatan empat tahun eksistensi Provinsi Irjabar dan Hari Seni Budaya Ke-2 Papua di Manokwari. Semoga Tuhan memberkati kami dengan nama baru ini," tambahnya.

Dalam pertemuan Kamis malam lalu tersebut, Gubernur Papua Barat, Abraham Ataruri juga menyatakan, konflik berkepanjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat telah berakhir setelah dua gubernur bertemu dalam suatu pertemuan khusus di Kabupaten Teluk Bintuni tanggal 29 Januari 2007 lalu.

Mengenai pertemuannya dengan Gubernur Papua, Barnabas Suebu pada tanggal 29 Januari lalu, Abraham Ataruri menggambarkannya sebagai suatu klimaks dari sebuah perseteruan panjang yang sebetulnya banyak juga ikut dimainkan kalangan eksternal.

Usai pertemuan khusus antar dua pimpinan Provinsi Papua dengan Provinsi Papua Barat (29/1), telah dijadualkan perjumpaan lebih besar lagi pada tanggal 20 Februari 2007 mendatang di Manokwari dengan menghadirkan 19 bupati dan satu walikota dari Provinsi Papua, ditambah delapan bupati serta satu walikota dari Provinsi Papua Barat. (*/cax)

http://www.melanesianews.org/cgi-bin/spm/exec/view.cgi?archive=7&num=1798


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Terima kasih atas komentar Anda :)

Komentar