Penyebab Aceh ingin merdeka

BERITA UTAMA WASPADA RABU, 17 NOVEMBER 1999
7 Bulan Bahas Referendum

TOKYO (Waspada): Pemerintah akan menentukan pembahasan perlu tidaknya
referendum Aceh satu bulan ke depan dengan jangka waktu pembahasan
selama enam bulan dengan melibatkan berbagai pihak, terutama DPR, MPR
dan masyarakat di Tanah Rencong itu.

Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) dalam konprensi pers dengan pers
Jepang dan asing di National Press Club, di Tokyo, Selasa (16/11)
mengatakan, waktu satu bulan pertama digunakan untuk memberikan
kesempatan kepada berbagai pihak untuk melakukan persuasi untuk
mengetahui keinginan masyarakat Aceh.
Pada kesempatan itu, Gus Dur kembali menegaskan keyakinannya bahwa
sebagian besar masyarakat Aceh tidak mau berpisah dengan Indonesia.
Pernyataan itu kembali diulangnya ketika menjelaskan hasil
kunjungannya selama ke AS dan Jepang di pesawat yang membawa rombongan
Kepresidenan dari Tokyo ke Jakarta.
"Setelah satu bulan, maka akan diputuskan apakah diperlukan plebesit,
jajak pendapat, referendum atau apapun namanya untuk menyelesaikan
masalah Aceh," katanya.
Artinya, ada waktu enam bulan untuk membicarakan di parlemen dan
antara masyarakat Aceh tentang cara untuk menyelesaikan masalah Aceh.
"Jadi, nanti bentuk (penyelesaian) referendum atau apa ditentukan
bersama dengan melibatkan DPR dan MPR juga tokoh masyarakat Aceh,"
kata Gus Dur.
Ulama NU itu meminta kepada berbagai kalangan untuk tidak bersikap
apriori terlebih dahulu dalam memandang penyelesaian Aceh.
Gus Dur menyatakan, salah satu yang menentukan suara masyarakat Aceh
adalah ulama pemimpin dayah (pondok pesantren) di Aceh.
Gus Dur juga menyatakan simpati dengan pendirian Presiden AS Bill
Clinton yang menyatakan Aceh adalah bagian dari Indonesia dan akan
membantu dengan mengirim tim negosiasi yang beranggotakan pakar
pemecahan konflik intern yang berpengalaman di Kosovo dan Serbia ke
Jakarta.
Sikap AS itu, menurut Gus Dur, juga harus dilihat lebih jauh, yakni
bagaimana sikap AS tentang referendum.
Terlepas dari itu, sikap AS itu tidak mempengaruhi sikap Indonesia.
"Itu hanya bahan pertimbangan saja," kata putra Wahid Hasyim itu.
Ketika ditanya pendapat Jepang tentang Aceh, Gus Dur menyatakan negari
Sakura itu hanya berkepentingan pada terciptanya stabilitas di
Indonesia.
Jika perlu, Jepang juga akan membantu memecahkan masalah Indonesia.
"Jika tidak, Jepang juga tidak apa-apa," kata Gus Dur.
Ketika ditanya apakah akan ke Aceh dalam waktu dekat, Presiden
menyatakan dia belum akan ke Aceh dalam satu bulan masa penjajagan
tersebut.
Untuk mendengar pendapat masyarakat Aceh, Gus Dur menyatakan selama
ini, dia hampir setiap pagi makan pagi bersama dengan tokoh-tokoh
masyarakat Aceh dari berbagai kalangan.
Di Washington DC, Gus Dur juga berkesempatan menerima sejumlah
masyarakat dan pelajar Aceh yang pro-referendum. Hanya saja Gus Dur
tidak bisa menerima tawaran mereka agar pelaksanaan referendum sesuai
dengan keinginan mereka.
"Nah, yang begini-begini (usul masyarakat Aceh di Washington) yang itu
yang saya tidak bisa terima karena yang menentukan bukan mereka," kata
Gus Dur.
Kepala Negara kembali menegaskan bahwa dia tidak khawatir kasus Timtim
akan terjadi pada Aceh. "Ya, lain. Ada waktu yang cukup untuk
persiapan dan kampanye," katanya.
Di sisi lain, dia menyatakan jika diadakan referendum, Indonesia tidak
akan melibatkan lembaga internasional dengan alasan Indonesia dapat
menyelesaikan masalahnya sendiri.
Mengenai rencana pertemuannya dengan tokoh Aceh di Swedia, Hasan Tiro,
Gus Dur menyatakan tidak ada rencana. Namun ia mengaku mendengar Hasan
Tiro berencana untuk mendirikan kerajaan Islam Aceh. "Kita tunggu saja
fatwa mufti dari Syria yang menjadi penasihat Hasan Tiro," kata Gus
Dur.(ant)
SIRA: Tanpa Opsi
Merdeka Tetap Ditolak

BANDA ACEH (Waspada): Pernyataan Presiden KH Abdurrahman Wahid yang
memberikan waktu tujuh bulan untuk melaksanakan referendum di Aceh
dinilai sikap kompromis dan demokratis dari pemerintah pusat.
"Kami tidak melihat waktunya kapan, tapi yang penting pemerintah sudah
menyetujui diadakan referendum," kata Presidum pusat SIRA, Zukhri MS
Adan, di Banda Aceh Selasa (16/11).
Waspada mengkonfirmasikan itu kepada Sentral Informasi Referendum Aceh
(SIRA) sehubungan pernyataan Presiden Gus Dur ketika berdialog dengan
Perdana Menteri Jepang, seperti disiarkan berbagai stasiun televisi
kemarin.
Sedangkan mengenai jumlah massa yang mengikuti SU MPR Aceh, 8 November
lalu yang dibantah Gus Dur dengan mengatakan hanya 500 ribu, menurut
SIRA, hanya menjadi bahan tertawaan dunia internasional.
"Dunia sudah tahu lewat pemberitaan pers asing. Malah pers asing ada
yang menyatakan lebih 2 juta orang yang hadir. Jadi fakta ini tak
perlu lagi dipolemikkan," katanya.
Meski begitu, kalangan mahasiswa. LSM dan tokoh Aceh memberikan respon
positif terhadap tawaran referendum. Namun, bagi SIRA, jika tidak ada
opsi merdeka tetap mereka tolak.
"Kita saat ini sudah menyiapkan dua opsi dalam referendum di Aceh
yaitu pilihan pertama otonomi khusus dan kedua merdeka," katanya
seraya menyebut, pihaknya tidak memasukan opsi federasi.
Kenapa? Menurut Presidum Pusat Usaha Finansial SIRA, ini kalau ada
tawaran federasi, maka harus diubah dulu UUD 1945. Selain itu,
ditingkat Aceh sendiri kemungkinan dapat menimbulkan konfrontasi.
SIRA mengetahui itu berdasarkan hasil polling pendapat yang
dilakukannya terhitung Juni-Agustus 1999. Dari 3000 kuesioner yang
disebarkan di seluruh elemen masyarakat Aceh, termasuk warga
transmigrasi sebanyak 97 persen menginginkan referendum dengan dua
opsi merdeka atau otonomi.
Dari hasil polling tersebut, kata dia, juga diketahui yang
menginginkan federal hanya 10 persen rakyat Aceh dari strata menengah
ke atas.
Agenda apa saja yang dalam waktu dekat dilakukan SIRA? Zukhri
menyebutkan pihaknya sedang menyiapkan terbentuknya DPR A (Dewan
Perwakilan rakyat Aceh). Yang akan duduk mewakili rakyat Aceh itu,
kata dia, adalah toko yang dianggap kredibel (mampu) dan akseptabel
(diterima semua pihak). Mereka ini, bisa datang dari intelektual
kampus, mahasiswa, LSM dan dari elemen lainnya. Baik itu tokoh lokal,
nasional dan rakyat Aceh yang berada di luar negeri.
Bagaimana cara mempersiapkan? Dia mengatakan, SIRA akan melibatkan
DPRD Tk.I Aceh sekarang, Gubernur Aceh, tokoh yang mewakili Thaliban,
Mahasiswa, LSM dan unsur lainnya.
Realitas
Komentar senada diungkapkan Ketua PW Muhammadiyah Aceh dan Direktur
Yapeuna Aceh. H Imam Syuja' dan Hamdan Budiman melihat tawaran Gus Dur
dipandang sangat realistis. Sebab, untuk melaksanakan referendum
memang membutuhkan waktu panjang dan tidak bisa dilakukan
tergesa-gesa.
Misalnya, sebut tokoh muda LSM Aceh, ini kita harus persiapkan tentang
pelaksanaannya, pengawas, pendaftaran dan ditentukan kriteria siapa
yang punya hak pilih.
Tidak hanya itu, lanjut dia, kedua belah pihak masih punya kesempatan
untuk melakukan kampanye untuk mensosialisasikan keinginan rakyat
apakah pilih merdeka atau tetap bergabung dengan RI.
Sedangkan hal yang bersifat teknis lain yang juga harus segera
dipikirkan tentang penempatan TPS serta biaya pelaksanaannya sendiri
bersumber dari mana. "Semua ini harus dipikirkan dari sekarang,"
demikian Hamdan Budiman. (b06/b08)

Tgk. Abdullah Syafii:
AGAM Hindari Jatuh Korban

MEDAN (Waspada): Panglima Angkatan Perang Aceh, Komando Pusat Tiro
Tgk. Abdullah Syafii (foto) yang juga Keutuha Komando Wilayah Pase
dalam amarannya tertanggal 9 November 1999, mengharapkan dengan segala
hormat supaya seluruh bangsa Aceh menghormati amaran dari Angkatan
Gerakan Aceh Merdeka (AGAM) atau dari Badan Pemerintah Negara Aceh
Sumatera.
Tujuan dari AGAM hanyalah untuk menghindari jatuhnya pengorbanan
manusia yang tidak perlu dari amukan perang yang dahsyat, menimpa
harta benda dan nyawa, maka oleh Kerajaan Aceh/Sumatera sudah
berkali-kali membuat himbauan dan amaran supaya dapat dipahami dengan
sebaik-baiknya.
Penegasan itu disampaikan Tgk. Abdullah Syafii dalam amaran (suratnya)
yang diketik pada kop Negara Aceh Sumatera Komando Pusat Tiro, dengan
judul "Amaran Kerajaan Negara Aceh/Sumatera Dengan Penuh Kemuliaan
Dari Kami Angkatan Gerakan Aceh Sumatera Merdeka."
Semoga terhindar dari kemalangan yang kesialan yang tidak perlu
terjadi. "Tutuplah kantor-kantor militer, sipil, DPR, Camat, Bupati,
Gubernur, Kantor Pajak dan lain-lain, kalau anda perlu selamat,
tinggalkan atau kosongkan dengan segera," tegas Tgk. Abdullah Syafii
dalam amarannya itu.
Menurutnya, aktivitasnya boleh tetap berlangsung adalah pendidikan,
kesehatan secara global, listrik, telkom, bank, pekerjaan umum (PU),
wartawan, LSM/NGO'S dan semua yang bersangkutan dengan internasional
dan badan internasional.
Semua ini harap dipatuhi dan dihormati. Tanah Sumatera adalah hak dan
kedaulatan bangsa Sumatera, tidak boleh diganggu dan tetap kami
pertahankan walau nyawa melayang. Inilah warisan nenek moyang,
tulisnya dalam amaran tersebut.
Kalau amaran ini dilanggar atau tidak dihormati malapetaka akan
terjadi,. "Hindarilah kerusakan dan kematian pada tempat yang tidak
terpuji," tegasnya di akhir amarannya itu. Yang ikhlas ditandatangani
Tgk. Abdullah Syafii Panglima Angkatan Perang Aceh Komando Pusat
Tiro/Keutuha Komando Wilayah Pidie. (tim)

Pemerintah Harus Lakukan Pendekatan
Dengan Mahasiswa, Ulama Dan GAM

JAKARTA (Waspada): Untuk menyelesaikan permasalahan Aceh yang kini
terjadi, pemerintahan RI dibawah Presiden KH Abdurrachman Wahid
hendaknya harus melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh mahasiswa,
ulama-ulama Dayah dan para tokoh GAM ( Gerakan Aceh Merdeka ).
Di samping itu, pemerintah juga harus punya rasa percaya diri dan
yakin, segala permasalahan di Aceh dapat diselesaikan. Asalkan jangan
penyelesaiannya dengan yang pernah terjadi di masa Orde Baru. Sebab,
nereka-mereka itulah yang lebih mengetahui segala permasalahan,
sementara pemerintah hanya mengetahui yang baik-baik dan berdasarkan
laporan yang diterima.
Terhadap tokoh-tokoh masyarakat di luar Aceh, baik etnis asal Serambi
Mekkah, maupun bukan etnis Aceh, sangat diharapkan untuk tidak asal
berbicara masalah Aceh. Sebab penyelesaian Aceh sendiri, kini sedang
dibahas serius oleh pemerintah, demikian ketua umum DPP ICA (Ikatan
Cendekiawan Aceh) Dr Muhammad Kasim MSc kepada Waspada di Jakarta,
kemarin.
Campur tangan pihak luar, jelas ketua umum DPP ICA akan lebih
mengeruhkan suasana. Mengingat tokoh-tokoh diluar Aceh, tidak
mengetahui persis permasalahan sebenarnya yang terjadi di Aceh
akhir-akhir ini. Jika campur tangan pihak luar semakin dominan dan
dipakai acuan oleh pemerintah, maka dikhawatirkan daerah Serambi
Mekkah tersebut akan emakin terisolir. Bila ini terjadi, maka
dikawatirkan hal-hal yang tidak diinginkan yang lebih buruk, sulit
dicegah.
Terhadap permintaan rakyat Aceh mengenai referendum, dinilai Kasim
sebuah kenyataan yang tidak bisa dielakan. Jika pemerintahan KH
Abdurachman Wahid memberikan referendum kepada rakyat Aceh, dan sesuai
dengan keinginan rakyat Aceh dapat terwujud hasilnya, memilih merdeka,
maka hal tersebut tidak bisa dipungkiri.
"Masalah pemerintah mau memberikan Aceh merdeka atau tidak setelah
referendum terlaksana, itu adalah urusan pemerintah dengan rakyat
Aceh. Untuk itu, pemerintah harus dapat melakukan berbagai pendekatan
dengan berbagai tokoh-tokoh yang ada di daerah Serambi Mekkah
tersebut," jelasnya.(j06)

Bila Merdeka, Aceh Bersedia
Bantu Bayar Hutang Indonesia

BANDA ACEH (Waspada): Mantan Napol Aceh Drs Nurdin Abdul Rahman
mengatakan, bila dalam referendum nanti mayoritas rakyat Aceh memilih
opsi merdeka, maka rakyat Aceh akan bersedia membantu pembayaran
hutang-hutang Indonesia.
Namun, kalau pemerintah RI tidak memberikan referendum dan rakyat Aceh
harus berperang dan ternyata rakyat Aceh menang, maka Pemerintah
Jakarta wajib memberikan rampasan perang kepada rakyat Aceh, serta
membayar kembali apa yang diambil dari hasil bumi Aceh.
Mantan Narapidana Politik (Napol) yang terlibat GAM dan mendapat
hukuman 13 tahun penjara di masa rezim Soeharto menyampaikan kepada
Waspada, Sabtu (13/11), di Kantor Pengacara Oloan Tua Partempuan SH,
dalam rangka pertemuan para korban Napol/Tapol untuk membicarakan Aceh
masa depan.
Bagaimana menyelesaikan kasus Aceh? Menurut Nurdin, ke depan ini mau
tidak mau Aceh harus lepas dari Indonesia. Kenapa? Karena, ulah
pemerintah sendiri, di mana rakyat Aceh sudah 54 tahun cukup
menderita, bukan hanya kekayaan alamnya dikuras bahkan rakyat Aceh
dibunuh secara biadab.
Direktur Rehabilitasi Awak Teupeh di Aceh (RATA), ini juga
mengemukakan, kedatangan empat menteri utusan Presiden Gus Dur ke Aceh
tidak akan bisa menyelesaikan persoalan Aceh.
Sebab, kata dia, masyarakat dan birokrat tidak percaya lagi dan sudah
jenuh dengan janji-janji, baik itu masa rezim Soekarno, rezim
Soeharto, maupun pemerintahan transisi Habibie. "Kita harus tahu,
masyarakat Aceh kalau sudah dibilang tidak, itu sudah harga mati,"
katanya.
Untuk itu, Nurdin setuju tuntutan rakyat Aceh referendum. Bahkan,
tambah Ridwan Ibas Bsc, Napol lainnya yang divonis delapan tahun
mengatakan opsi yang ditawarkan hanya dua yaitu merdeka atau bergabung
dengan RI. "Ini tidak bisa ditawar-tawar dan bahkan kita akan melobi
dunia internasional," tegas Ridwan Ibas.
Berkaitan adanya pendapat referendum itu jangan dilakukan sebelum
tahun 2000, karena waktu kepepet, menurut Nurdin rakyat tidak akan
percaya. Karena, kata dia, hanya mengulur-ngulur waktu dan rakyat tahu
itu. Dan kalau dilakukan juga oleh pemerintah Jakarta keadaannya akan
lebih parah lagi.
"Sekarang apa kita ingin membunuh lebih banyak lagi rakyat Aceh atau
ingin memeliharanya," ujar Nurdin, yang juga mantan Dosen FKIP Unsyiah
Banda Aceh. Dia juga mengatakan, pada pandangan rakyat Aceh pemerintah
tidak menginginkan rakyat Aceh dan yang hanya dinginkan adalah
daerahnya serta kekayaannya.(b08)

Pawai Referendum
Di Sabang Kamis

SABANG (Waspada): Pawai Referendum akan digelar secara besar-besaran
di kota Sabang Kamis (18/11). Ketua Panitia Pelaksana Aldilan Helmi
Tufekri selaku koordinator pawai akbar mengatakan pawai referendum
dimulai pukul 09.00 hingga pukul 12.00. seluruh masyarakat yang pro
referendum di 18 Kelurahan Kota Sabang akan dikerahkan.
Pawai damai itu diharapkan berjalan tertib dan aman, tidak ada rencana
membuat kerusuhan di kota Sabang. Diharapkan pada hari H semua
kativitas dihentikan untuk sementara waktu mobil penumpang tidak
melayani penumpang umum, khusus untuk mengerahkan massa pawai.
Demikian pula kapal ferry KMP pulau Rabiah supaya menunda
keberangkatannya setelah pawai selesai.
Toko-toko dan pasar dihentikan sementara transaksinya, bagi masyarakat
supaya mempersiapkan stok kebutuhan di rumah untuk satu hari.
Masyarakat diharapkan tidak perlu resah dan gelisah, karena pawai ini
bersifat damai bukan membuat kerusuhan, kata Helmi mengimbau.
Pawai Referendum di Kota Sabang meskipun dinilai terlambat dari
daerah-daerah tingkat II lainnya di Aceh tidak menjadi masalah. Pawai
Referendum sebagai rasa solidaritas untuk menyahuti aspirasi
masyarakat Aceh.
Untuk menyampaikan orasi diundang tokoh SIRA Banda Aceh dan LSM
sebagai Orator yang akan menggelorakan semangat orang Aceh di kota
Sabang.
Pawai arak-arakan dari arah desa menuju kota, setelah mengelilingi
jalan kota berkumpul di lapangan hijau Yos Sudarso Sabang untuk
mendengar orasi.
Helmi mengharapkan kepada peserta pawai untuk mengendalikan
emosionalnya, menjaga diri sendiri jangan sampai terpengaruh aksi
provokator dan jangan membuat kerusuhan. Kalau kedapatan provokator
ingin merusak pawai damai ini akan kita tindak tegas, petugas keamanan
tidak perlu menjaga keamanan, karena kami akan menjaga keamanan
sendiri, katanya tegas. (b05)
IFA Dan Masyarakat Aceh
Di Amerika Dukung Referendum

BANDA ACEH (Waspada): Internasional Forum Of Aceh (IFA) mendesak
Presiden KH Abdurrahman Wahid untuk segera melaksanakan referendum
sebagai satu-satunya solusi dalam menyelesaikan kasus Aceh.
Pernyataan itu disampaikan Suraiya IT, dari IFA ketika berdialog
dengan Presiden RI di tengah lawatannya di negeri Adi Kuasa itu, Jumat
(21/11) lalu di Water Gate Hotel, Washington DC, Amerika Serikat.
IFA adalah sebuah LSM yang berkedudukan di AS, dibentuk khusus untuk
membantu penyelesaian persoalan Aceh. Jaringannya tersebut di sejumlah
negara, baik Asia, Amerika dan Eropah. Sedangkan pertemuan terakhir
mereka lakukan di Bangkok, Thailand, Mei lalu.
Selain aktifis IFA, turut hadir dalam pertemuan dengan Gus Dur,
mahasiswa Aceh (diwakili SMUR Aceh) dan komunitas masyarakat Aceh di
AS.
Menurut Suraiya IT, seperti dikutip Aguswandi BR, Sekjen SMUR Aceh
yang ikut dalam pertemuan itu menyatakan, referendum merupakan
keinginan yang dikehendaki mayoritas rakyat Aceh.
IFA mengakui, walau pun solusi ini sangat sulit diberikan Gus Dur,
tapi ini harga yang harus dibayar pemerintah Indonesia atas
perlakuannya selama 54 tahun kepada Aceh.
"Kami minta referendum dapat segera dilakukan. Apalagi referendum
adalah satu-satunya jalan keluar yang paling demokratis dan biarkanlah
rakyat yang memutuskan apakah tetap bergabung atau berpisah dengan
Indonesia," kata aktifis IFA tersebut.
Sementara Aguswandi BR yang sedang dalam perjalanan kampanye keliling
kasus Aceh di AS, Kanada dan Eropah, pada pertemuan itu juga mendesak
agar Gus Dur merealisasikan janjinya untuk melaksanakan referendum di
Aceh.
Seperti mahasiswa di Aceh, Aguswandi BR juga dengan tegas menolak opsi
yang ditawarkan Gus Dur sebelumnya tentang referendum tanpa ada opsi
merdeka. "Tawaran referendum tanpa opsi merdeka yang diinginkan rakyat
Aceh jalas akan ditolak," kata Aguswandi, di hadapan Presiden dan
Menlu Alwi Shihab, itu.
Sekjen SMUR Aceh ini juga mengatakan agar Gus Dur tidak perlu berpikir
jauh tentang perencanaan pembangunan di Aceh, sebelum ada kejelasan
posisi pemerintah dengan rakyat Aceh.
Aguswandi menyatakan ke-yakinannya bahwa rakyat akan menolak apapun
rencana pemerintah, termasuk pembangunan maupun perubahan-perubahan
yang diinginkan pemerintah baru Gus Dur.
Menyikapi keinginan masyarakat Aceh di AS, mahasiswa dan LSM tersebut,
Gus Dur, seperti dikutif Aguswandi kembali mengulangi sikapnya yang
setuju terhadap pelaksanaan referendum di Aceh.
Namun, Gus Dur menyebutkan tidak mungkin referendum dilaksanakan saat
ini karena situasinya yang tidak memungkinkan, masih ada kekacauan.
Bahkan Gus Dur mengatakan: Sampai sekarang masih ada tentara lepas
berkeliaraan seperti teroris". Sedang pada sisi lain, kata Gus Dur,
rakyat Aceh sendiri masih belum kompak tentang hal itu. (b06)
Pemerintah Harus Tepati Janji
Untuk Selesaikan Kasus Aceh

SIGLI (Waspada): Dalam upaya menyelesaikan berbagai kasus yang timbul
di Aceh selama ini, diminta kepada pemerintah pusat untuk menepati
semua janji yang pernah diucapkan. Rakyat Aceh tak ingin lagi ditipu
sebagaimana terjadi puluhan tahun silam.
Pendapat itu dikemukakan sejumlah tokoh organisasi, LSM, tokoh
masyarakat, janda dan korban DOM dan organisasi independen (pelajar).
Kalangan itu juga mengharapkan pemerintah pusat mengakui keberadaan
Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan komponen itu perlu diajak
berunding.
Pemerintah pusat harus punya itikad baik dalam menyelesaikan berbagai
kasus di Aceh. "Kalau hanya mengumbar janji, tak didengar lagi, karena
selama ini sudah cukup penderitaan dialami masyarakat Aceh," ungkap
mereka secara terpisah, Sabtu (13/11).
Untuk sekarang ini, melihat berbagai persoalan yang cukup komplit
terus terjadi di Aceh, tak ada jalan lain, kecuali pemerintah pusat
menepati semua janji yang pernah diikrarakan. Sekarang y ang
dibutuhkan rakyat adalah kenyataan dan realisasi berbagai ucapan manis
yang pernah dijanjikan," kata H Nurdin Amin, seorang tokoh masyarakat
Pidie.
Ketua Organisasi independen, pelajar Islam Indonesia (PII) Pidie Drs
Munir Muhammad mengatakan, rakyat Aceh tak mungkin bersabar lagi
dengan berbagai perlakuan dari pusat. Karena itu, rencana kedatangan
Presiden Abdurrahman Wahid ke Aceh, diharapkan tak lagi membawa
janji-janji kosong. (b18)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Didistribusikan tgl. 18 Nov 1999 jam 06:27:58 GMT+1
oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]>
http://www.Indo-News.com/